Jakarta, 11 Agustus 2025 – Isu royalti musik kembali menjadi pembicaraan hangat di Indonesia setelah dua peristiwa besar terjadi hampir bersamaan. Pertama, penyelesaian sengketa antara jaringan kuliner Mie Gacoan di Bali dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) yang berakhir damai dengan pembayaran Rp2,2 miliar. Kedua, viralnya foto struk restoran yang mencantumkan biaya tambahan “Royalti Musik/Lagu” senilai Rp29.140 di media sosial.
Kasus Mie Gacoan bermula dari tuduhan bahwa gerai mereka memutar musik secara komersial tanpa membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Tuduhan tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mewajibkan setiap pemakaian musik untuk kepentingan komersial disertai pembayaran royalti melalui LMK resmi. SELMI menghitung nilai kewajiban Mie Gacoan berdasarkan jumlah gerai, kapasitas kursi, dan durasi pemutaran musik sejak tahun 2022.
Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, kedua pihak mencapai kesepakatan damai pada 8 Agustus 2025 di Bali. Penandatanganan perjanjian dilakukan di hadapan Menteri Hukum dan HAM. Dalam kesepakatan itu, Mie Gacoan membayar Rp2,2 miliar yang berlaku sebagai izin memutar musik di seluruh gerai hingga akhir Desember 2025. Kesepakatan ini menjadi preseden penting bagi penegakan hak cipta di sektor kuliner, yang selama ini jarang tersorot publik.
Belum sempat isu Mie Gacoan mereda, media sosial kembali dihebohkan dengan foto struk restoran yang mencantumkan biaya “Royalti Musik/Lagu” sebesar Rp29.140. Foto tersebut memicu ribuan komentar dari warganet. Sebagian menganggap ini langkah transparan dari pihak restoran, namun banyak pula yang menilai hal itu tidak pantas karena membebankan biaya langsung kepada pelanggan.
Menanggapi hal ini, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memberikan klarifikasi bahwa pencantuman biaya royalti secara terpisah di struk bukanlah praktik umum. PHRI menegaskan kewajiban membayar royalti ada pada pengelola usaha dan biasanya sudah termasuk dalam harga menu. Foto yang beredar disebut bisa saja merupakan kasus khusus atau bahkan hasil editan, sehingga tidak mewakili kondisi industri secara keseluruhan.
Aturan yang berlaku menyebutkan bahwa setiap pihak yang memutar musik secara komersial wajib membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau LMK resmi seperti SELMI. Besaran tarif dihitung berdasarkan kapasitas tempat, jumlah kursi, dan durasi pemutaran musik. Pelanggan tidak memiliki kewajiban membayar royalti secara langsung, karena kewajiban tersebut merupakan bagian dari biaya operasional yang harus ditanggung pengusaha.
Kontroversi ini juga menyoroti kinerja lembaga pengelola royalti yang dinilai masih kurang optimal dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Beberapa musisi senior mengkritik kurangnya transparansi dalam penyaluran dana royalti, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Dampak dari dua kejadian ini mulai terasa di sektor kuliner. Ada restoran yang memilih mengurangi atau menghentikan pemutaran musik demi menghindari beban biaya tambahan, sementara yang lain memastikan seluruh perizinan terpenuhi agar terhindar dari sengketa. Kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hak cipta pun meningkat, meski tantangan komunikasi dan sosialisasi masih besar.
Kisah Mie Gacoan dan viralnya struk restoran menjadi pengingat bahwa musik di ruang publik bukanlah hiburan gratis, melainkan memiliki nilai ekonomi yang diatur undang-undang. Implementasi yang tepat, komunikasi yang jelas, dan keseimbangan antara kepatuhan hukum serta kenyamanan konsumen menjadi kunci agar polemik seperti ini tidak berulang di masa depan.
